Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mendorong pemulihan zona larangan terbang di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara. Langkah ini diposisikan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi insiden militer yang tidak diinginkan, terutama terkait aktivitas pesawat nirawak (UAV/drone) di sekitar Zona Demiliterisasi (DMZ).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, pada 18 Februari. Ia mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan otoritas militer untuk meninjau sekaligus mempromosikan pemulihan perjanjian militer antar-Korea yang ditandatangani pada 19 September 2018.
Dalam perjanjian 2018, kedua pihak sepakat membatasi operasi kendaraan udara tanpa awak di area dekat perbatasan. Rinciannya, larangan berlaku dalam jarak 15 km di sisi timur dan 10 km di sisi barat dari DMZ. Aturan ini bertujuan mengurangi risiko salah perhitungan, provokasi, atau benturan yang bisa memantik eskalasi lebih besar.
Perjanjian itu dulunya diteken pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yang berupaya mengurangi aktivitas permusuhan di perbatasan serta membangun kepercayaan antara militer kedua pihak. Namun, seiring meningkatnya ketegangan pada 2023–2024, baik Pyongyang maupun Seoul kemudian menangguhkan implementasinya.
Isu drone kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Korea Utara sebelumnya menuduh ada UAV dari Korea Selatan yang memasuki wilayahnya pada September 2025. Klaim serupa juga disebut terjadi pada 4 Januari, yang oleh Pyongyang dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan.
Di tengah situasi itu, Kim Yo-jong—adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un—dilaporkan kembali menuntut Seoul mengambil langkah untuk mencegah peristiwa UAV yang menembus wilayah udara Korea Utara. Permintaan ini menambah tekanan diplomatik dan memperbesar urgensi pembahasan soal zona larangan terbang.
Pemberitaan juga menyinggung dugaan keterlibatan warga sipil Korea Selatan dalam infiltrasi UAV dan disebut ditembak jatuh di Korea Utara pada 4 Januari. Salah satu di antaranya dikabarkan mengaku terlibat, dengan alasan melakukan deteksi tingkat radiasi dari fasilitas nuklir Korea Utara. Otoritas Korea Selatan menyatakan sedang menyelidiki unsur yang diduga terkait, termasuk personel militer dan pihak intelijen.
Tim gabungan penyelidikan militer dan kepolisian Korea Selatan dilaporkan menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti yang berkaitan dengan dugaan infiltrasi UAV. Lokasi yang disebut mencakup markas Komando Intelijen Pertahanan serta Badan Intelijen Nasional, sebagai bagian dari upaya penelusuran jalur kendali dan perintah operasi drone.
Chung Dong-young menyampaikan penyesalan terkait gangguan yang ditimbulkan oleh insiden UAV, seraya menekankan bahwa pencegahan insiden semacam ini penting untuk stabilitas. Pemerintah juga disebut berencana memperketat sanksi bagi pengendali drone yang beroperasi di zona terlarang, sekaligus mengkaji perubahan pada aturan hubungan antar-Korea agar ketegangan militer tidak mudah meningkat.
Di level kebijakan, pemulihan zona larangan terbang dipandang sebagai sinyal “de-eskalasi” yang bisa meredam kekhawatiran Pyongyang. Namun langkah ini juga tidak sederhana, karena menyentuh isu keamanan perbatasan, kemampuan pengawasan, serta sensitivitas politik dalam negeri.
Dalam jangka pendek, Seoul tampaknya ingin menegaskan pendekatan pencegahan: menutup ruang yang sering memicu friksi, mengurangi risiko salah tafsir, dan mengembalikan mekanisme yang dulu dirancang untuk menahan insiden kecil agar tidak berubah menjadi krisis besar.
