Perdebatan soal masa depan suksesi takhta Jepang kembali menghangat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan sikap yang jelas di parlemen. Ia menegaskan dukungannya pada aturan suksesi saat ini yang membatasi pewaris takhta hanya pada keturunan laki-laki dari garis keluarga kekaisaran.
Dalam pernyataannya, Takaichi menyebut pemerintah menghormati kesimpulan panel ahli tahun 2021 yang menilai pembatasan suksesi kepada keturunan laki-laki tetap tepat. Sikap ini menjadi pernyataan paling tegas dari dirinya terkait isu yang selama bertahun-tahun memicu perdebatan politik dan publik di Jepang.
Isu suksesi kekaisaran memang sensitif karena menyentuh tradisi panjang keluarga kerajaan Jepang yang disebut memiliki sejarah sekitar 2.600 tahun. Selama ini, sistem pewarisan takhta dijalankan berdasarkan garis laki-laki, meski dukungan publik terhadap kemungkinan pewaris perempuan terus meningkat dalam berbagai jajak pendapat.
Salah satu tokoh yang kerap disebut dalam diskusi publik adalah Putri Aiko, putri Kaisar Naruhito. Namun, di bawah aturan yang berlaku sekarang, ia tidak termasuk dalam jalur suksesi takhta karena ketentuan pewarisan tetap berpatokan pada garis laki-laki.
Perdebatan serupa sebenarnya bukan hal baru. Pada 2005, sebuah dewan pemerintah pernah merekomendasikan sistem suksesi berdasarkan anak tertua tanpa membedakan jenis kelamin. Rekomendasi itu sempat dianggap membuka jalan bagi perubahan besar, tetapi situasinya berubah setelah kelahiran Pangeran Hisahito pada tahun berikutnya.
Pangeran Hisahito, putra Putra Mahkota Fumihito dan Putri Kiko, kini menjadi sosok kunci dalam masa depan suksesi karena ia merupakan satu-satunya anggota laki-laki dari generasi muda dalam garis suksesi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang krisis pewaris, terutama jika aturan tidak diubah dan masa depan bergantung pada keturunannya kelak.
Panel ahli pada 2021 juga mengajukan opsi lain untuk memperkuat keberlanjutan keluarga kekaisaran, yaitu membuka kemungkinan “mengembalikan” anggota laki-laki dari cabang kerabat jauh ke dalam keluarga kerajaan. Namun, gagasan ini dinilai tidak sederhana karena menyangkut kesediaan individu meninggalkan kehidupan pribadi dan karier mereka.
Selain itu, panel menyebut kemungkinan memberi ruang bagi para putri kekaisaran untuk tetap menjalankan tugas kerajaan setelah menikah. Saat ini, putri yang menikah dengan warga biasa biasanya keluar dari keluarga kekaisaran, sehingga jumlah anggota aktif keluarga kerajaan terus menyusut.
Kelompok tradisionalis menolak perubahan besar dengan alasan garis keturunan laki-laki yang tidak terputus merupakan fondasi simbolik Jepang. Mereka berpendapat perubahan aturan dapat menimbulkan perpecahan sosial, meskipun keluarga kerajaan dalam konstitusi pascaperang hanya berperan simbolis dan tidak memegang kekuasaan politik.
Di sisi lain, pembahasan soal suksesi juga terkait tekanan yang selama ini dihadapi perempuan dalam keluarga kerajaan. Sejarah menunjukkan para perempuan kerajaan kerap dibebani ekspektasi untuk melahirkan putra. Karena itu, sikap pemerintah yang mempertahankan aturan lama diperkirakan akan terus memicu perdebatan luas antara kubu tradisionalis dan pihak yang menginginkan reformasi suksesi.
