Negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia sudah lama sadar bahwa Selat Hormuz adalah “leher botol” paling sensitif bagi energi dunia. Jalur sempit itu menampung pergerakan jutaan barel minyak dan produk turunannya setiap hari. Ketika tensi geopolitik naik, rasa cemasnya ikut naik—biasanya lebih cepat daripada harga cabai.
Trauma sejarah ikut membentuk strategi mereka. Pada era Perang Iran–Irak, serangan terhadap kapal tanker menciptakan periode yang dikenal sebagai “Perang Kapal Minyak”. Sejak itu, gagasan mengurangi ketergantungan pada Hormuz terus diputar: membangun pipa lintas darat, mengalihkan ekspor ke pelabuhan lain, sampai ide menggali kanal baru yang terdengar heroik—dan mahalnya juga heroik.
Arab Saudi termasuk yang paling awal bergerak dengan membangun pipa minyak Timur–Barat (Petroline) sepanjang sekitar 1.200 km. Jalur ini menghubungkan pusat pengolahan di timur menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Tujuannya bukan menggantikan Hormuz sepenuhnya, melainkan menjadi “katup pelepas tekanan” saat situasi darurat.
Seiring waktu, kapasitas Petroline ditingkatkan, termasuk saat sebagian jaringan paralelnya dikonversi untuk memperbesar daya angkut. Namun para analis menyoroti satu masalah klasik: kapasitas pipa tidak selalu sejalan dengan kapasitas pelabuhan dan fasilitas bongkar-muat. Artinya, di atas kertas bisa besar, di lapangan belum tentu bisa menelan semuanya.
Uni Emirat Arab punya pendekatan mirip lewat pipa Habshan–Fujairah (ADCOP) yang mengarah ke pelabuhan Fujairah di Teluk Oman. Jalur ini membantu sebagian ekspor UAE menghindari Hormuz. Meski begitu, porsi signifikan ekspor tetap harus melewati selat, sehingga ketergantungan belum benar-benar hilang.
Problem lain muncul ketika konflik modern tidak lagi membutuhkan armada besar untuk melumpuhkan infrastruktur. Dengan UAV yang lebih murah dan mudah digunakan, ancaman bisa menyasar pelabuhan, gudang, kilang, hingga titik-titik “simpul” yang justru menjadi sandaran rencana diversifikasi. Dalam skenario terburuk, jalur alternatif bisa ikut lumpuh, bukan hanya selatnya.
Selain itu, pipa yang dibangun umumnya fokus pada minyak mentah, sementara yang bergerak melalui Hormuz bukan cuma crude. Ada diesel, bahan bakar pesawat, naphtha, dan berbagai produk kilang lain yang vital untuk banyak kawasan, terutama Eropa. Karena itu, ketika Hormuz tersendat, krisisnya sering berubah menjadi krisis produk olahan, bukan sekadar krisis minyak mentah.
Berbagai ide ekstrem sempat muncul, misalnya memindahkan minyak ke Oman sebelum memasuki Hormuz, lalu mengangkutnya lewat darat dan memuat kembali ke kapal di sisi lain. Ada juga wacana menggali kanal melewati kawasan pegunungan agar kapal tanker bisa “memotong jalan”. Tetapi topografi, biaya puluhan miliar dolar, dan waktu pembangunan belasan tahun membuat sebagian besar ide itu sulit keluar dari ruang rapat.
Bahkan jika pipa-pipa yang ada digabungkan, kapasitasnya masih jauh dari volume yang biasa melintas lewat Hormuz sebelum situasi memanas. Kesenjangan itu terlalu besar untuk ditutup cepat. Maka, pada akhirnya, banyak negara Teluk tetap terjebak pada kenyataan pahit: diversifikasi memang membantu, tetapi belum cukup untuk membuat Hormuz menjadi sekadar opsi biasa.
Di tengah risiko itu, opsi pengamanan sering kembali pada pola lama: perlindungan militer, pengawalan kapal, atau skema asuransi agar operator berani berlayar. Namun, semakin kompleks konflik, semakin sulit memastikan solusi semacam itu bekerja seperti dulu. Bagi pasar energi global, “leher botol” ini masih menjadi titik rapuh yang mudah memicu efek domino.
