Konflik yang melibatkan Iran kembali menekan salah satu urat nadi energi dunia: Selat Hormuz. Ketika jalur pelayaran strategis ini terganggu, dampaknya cepat menjalar ke harga minyak global, lalu merembet ke harga bensin yang langsung dirasakan masyarakat—termasuk pemilih di Amerika Serikat.
Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan melambat tajam. Jalur ini krusial karena sekitar 20% minyak mentah global biasanya melintas di sana. Ketika kapal-kapal tanker berhenti atau mengurangi perjalanan karena risiko serangan, pasar merespons dengan kenaikan harga.
Harga minyak internasional disebut sempat naik lebih dari 30% sejak konflik dimulai, dan bertahan di sekitar level 100 dolar AS per barel pada sebagian besar 9 Maret. Harga kemudian turun ketika Presiden Donald Trump menyatakan kepada media bahwa perang “hampir selesai”, tetapi volatilitasnya tetap tinggi.
Di sisi ritel, harga bensin ikut terdorong naik. Kenaikan sekitar 17% membuat rata-rata harga menyentuh kurang lebih 3,50 dolar AS per galon—angka tertinggi sejak 2024. Pemerintah AS pun menghadapi tekanan untuk meredam biaya energi, terutama menjelang momentum politik di akhir tahun.
Salah satu opsi yang sering muncul adalah melepas minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR). Gudang cadangan ini berisi sekitar 415 juta barel minyak dan secara teknis bisa memasok hingga 4,4 juta barel per hari. Namun, angka itu tetap jauh lebih kecil dibanding sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak yang biasa melintas Hormuz per hari sebelum konflik.
Sejumlah analis menilai pelepasan SPR bisa membantu sebagai penahan guncangan sementara, tetapi tidak akan menutup kekurangan pasokan sepenuhnya jika gangguan berlarut-larut. Pengalaman masa lalu juga menunjukkan pelepasan cadangan bisa mendinginkan harga, namun efeknya tidak selalu bertahan lama jika faktor utama di hulu belum beres.
Opsi lain yang sempat diusulkan adalah menghentikan sementara pajak bensin federal. Secara teori, ini dapat menurunkan harga di pompa, namun memerlukan proses politik dan berisiko mengurangi pendanaan infrastruktur jalan raya. Selain itu, langkah tersebut tidak menyelesaikan masalah pasokan minyak mentah.
Alternatif yang lebih kontroversial adalah membatasi ekspor minyak AS. Setelah larangan ekspor dicabut pada 2015, AS menjadi pengekspor besar dengan lebih dari 10 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari. Membatasi ekspor mungkin menekan harga domestik, tetapi bisa mengganggu operasi kilang, merusak hubungan dagang, dan menimbulkan efek panjang bagi industri energi AS sendiri.
Ada pula wacana melonggarkan sanksi tertentu agar pasokan global bertambah, termasuk kemungkinan terkait minyak Rusia yang tertahan. Namun langkah semacam ini sangat sensitif, baik secara geopolitik maupun domestik, karena menyangkut posisi politik AS terhadap konflik lain.
Di lapangan, risiko keamanan pelayaran masih menjadi faktor kunci. Beberapa kapal tanker dilaporkan diserang, dan banyak operator memilih menghindari rute. Bahkan jika ada skema bantuan premi asuransi atau pengawalan, implementasinya tidak instan, sementara ketakutan terhadap serangan tetap tinggi.
Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA berupaya mengalihkan sebagian ekspor melalui jaringan pipa menuju Laut Merah, tetapi kapasitasnya hanya menutup sebagian kecil dari potensi kehilangan pasokan akibat Hormuz. Jika penutupan berlangsung lama, beberapa produsen bisa dipaksa mengurangi produksi karena tak bisa mengekspor.
Jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut berbulan-bulan, beberapa proyeksi menyebut harga minyak bisa menanjak lebih tinggi. Intinya, alat kebijakan memang ada, tetapi daya redamnya terbatas. Pada situasi seperti ini, pasar energi seperti kompor: bisa dikecilkan apinya, tapi kalau panci utamanya bocor, ya tetap repot.
