Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperkenalkan dua inisiatif baru di sektor pariwisata, yakni Smiling West Java-Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT) dan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) Jawa Barat. Kedua program tersebut diluncurkan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing destinasi wisata sekaligus mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih modern dan terukur.
Peluncuran berlangsung di kawasan Masjid Jami’ At-Thohir, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata kini harus dilakukan secara inklusif, berkualitas, serta didukung oleh data yang akurat.
Menurut Erwan, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang mengembangkan konsep pariwisata ramah muslim. Kehadiran program SWJ-MFT menjadi bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat ekosistem wisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengurangi daya tarik bagi seluruh pengunjung.
Ia menjelaskan bahwa konsep wisata ramah muslim tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat ibadah, tetapi juga mencakup layanan, fasilitas, hingga kenyamanan yang mendukung pengalaman wisata secara menyeluruh. Dengan demikian, wisatawan dapat menikmati destinasi dengan rasa aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan.
Selain meluncurkan SWJ-MFT, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memperkenalkan repositori data IPKN sebagai instrumen untuk mendukung perencanaan pembangunan sektor pariwisata. Keberadaan data yang terintegrasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Erwan menilai bahwa pengelolaan pariwisata tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional. Saat ini, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu menyediakan data akurat agar proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.
Menurutnya, SWJ-MFT dan IPKN memiliki fungsi yang saling melengkapi. SWJ-MFT difokuskan untuk memperkuat kualitas layanan wisata ramah muslim, sedangkan IPKN menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan kepariwisataan berbasis data sehingga pengembangan destinasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan data yang valid akan memberikan banyak manfaat, mulai dari mempermudah penyusunan program pembangunan, meningkatkan efektivitas pengawasan, hingga membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor pariwisata Jawa Barat.
Wakil Gubernur menambahkan bahwa Jawa Barat memiliki modal yang sangat besar untuk berkembang sebagai destinasi unggulan. Potensi tersebut meliputi kekayaan alam, keragaman budaya, keramahan masyarakat, serta infrastruktur yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Namun demikian, seluruh potensi tersebut perlu didukung tata kelola yang profesional agar mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial secara maksimal. Pemerintah ingin menghadirkan destinasi wisata yang tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan pengalaman berkualitas bagi setiap wisatawan.
Menutup peluncuran program, Erwan mengajak pemerintah kabupaten dan kota, pelaku industri pariwisata, akademisi, komunitas, media, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Melalui sinergi tersebut, Jawa Barat diharapkan mampu memperkokoh posisinya sebagai destinasi wisata unggulan nasional sekaligus bersaing di tingkat internasional dengan mengedepankan konsep wisata ramah muslim yang berkualitas dan berbasis data.
