Sebuah percakapan panjang di kanal podcast menjadi perhatian karena memotret cara pandang Muhammad Said Didu terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialog itu, Said Didu tidak tampil sebagai penyerang personal, melainkan menekankan bahwa kritiknya ditujukan pada kebijakan yang ia nilai berdampak pada rakyat dan negara.
Ia membuka pembicaraan dengan menegaskan posisi: mendukung langkah yang dianggap benar, dan menolak keputusan yang dinilai merugikan. Sikap ini, menurutnya, sudah ia pegang sejak berada di lingkar birokrasi hingga memilih berperan di luar kekuasaan.
Salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan adalah kisah pertemuan Said Didu dengan Prabowo. Ia menggambarkan pertemuan itu sebagai upaya “mengonfirmasi niat”, terutama terkait apakah pemerintah sungguh-sungguh akan menghadapi persoalan oligarki yang disebutnya mencengkeram berbagai sisi kedaulatan, mulai dari politik hingga sumber daya.
Dalam analogi yang ia gunakan, Prabowo disebut seperti orang menyantap bubur panas: mulai dari pinggir dan bergerak pelan. Said Didu menilai pendekatan hati-hati itu muncul karena ada risiko gejolak bila langkah tegas dilakukan terlalu cepat, mengingat aktor-aktor berkepentingan yang besar dan kompleks.
Ia juga menyampaikan kesan bahwa Prabowo memahami peta masalah, termasuk nama-nama besar yang sering disebut publik namun jarang disentuh. Pada titik tertentu, Said Didu menyebut Prabowo sempat menyatakan siap menanggung konsekuensi politik bila dinilai gagal, yang ia baca sebagai sinyal kesadaran moral—meski belum tentu menjamin eksekusi kebijakan berjalan mulus.
Namun, dialog itu tidak hanya berisi optimisme. Said Didu mengungkapkan kegelisahan tentang ritme yang ia anggap lamban dan inkonsisten. Ia menyinggung beberapa isu yang menurutnya menjadi tuntutan publik, mulai dari perdebatan soal jabatan Kapolri, kontroversi penggusuran tambak, hingga tarik-menarik kepentingan di sektor keuangan.
Bagi Said Didu, masalah utamanya bukan sekadar pergantian figur, melainkan sistem yang sudah lama bermasalah. Ia menyebut “tambal sulam” tidak cukup, karena perubahan membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian menertibkan relasi kuasa, dan transparansi pengambilan keputusan.
Percakapan juga menyentuh relasi politik masa lalu dan kini. Said Didu menolak anggapan bahwa Prabowo sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya, dan menunjuk beberapa kebijakan yang disebut dihentikan sebagai penanda jarak. Ia juga membahas dinamika politik yang melibatkan tokoh-tokoh lain, namun menekankan pembacaan konteks tidak cukup hanya dari pernyataan resmi.
Di bagian akhir, pesan yang ia dorong adalah perlunya percakapan terbuka dan arus informasi yang jujur agar rakyat dapat menilai jalannya pemerintahan. Ia menggambarkan perannya sebagai pengawas dari luar—bukan sebagai bagian kecil dari mesin kekuasaan—dengan keyakinan bahwa tekanan publik bisa membantu mendorong koreksi kebijakan.
Terlepas dari setuju atau tidak, dialog tersebut menampilkan satu hal: politik tidak hanya soal slogan, tetapi soal keberanian menata sistem. Said Didu menilai ujian terbesar ada pada konsistensi: apakah niat yang disebut baik dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang terukur dan berpihak pada kepentingan publik.
