Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi membuka peluang menjadikan angkutan kota (angkot) sebagai feeder atau pengumpan transportasi massal, termasuk untuk LRT. Wacana ini muncul di tengah polemik pengoperasian Trans Bekasi Keren (Trans Beken) yang memicu protes sopir angkot karena dinilai mengancam pendapatan mereka.
Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, mengatakan integrasi angkot sebagai feeder sangat mungkin dilakukan untuk menghubungkan kawasan permukiman ke jalan utama maupun simpul transportasi massal. Artinya, angkot bisa diarahkan untuk melayani “last mile” yang sering tidak terjangkau bus besar atau moda rel.
Menurut Zeno, konsep feeder bukan sekadar memasang label “terintegrasi”, tetapi menyusun ulang pola layanan agar angkot benar-benar memperkuat sistem. Titik-titik penting seperti akses ke LRT dan moda lain dapat dilayani angkot dengan rute yang lebih terarah, sehingga perpindahan penumpang menjadi lebih mudah.
Selain integrasi, Dishub juga membuka opsi peremajaan armada serta penataan ulang trayek (re-routing). Zeno menyebut penataan ini dapat dilakukan lewat berbagai skema: memperpendek rute yang terlalu panjang, memperpanjang rute untuk menutup area baru, menggabungkan trayek yang tumpang tindih, sampai menghapus trayek tertentu bila sudah tidak relevan.
Alasan perlunya re-routing, kata dia, berkaitan dengan dinamika pembangunan Kota Bekasi yang cepat. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru membuat kebutuhan transportasi ikut berubah. Karena itu, trayek yang dulu efektif bisa jadi tidak lagi sesuai, sementara area baru membutuhkan layanan.
Wacana penataan ini semakin menguat setelah aksi demonstrasi ratusan sopir angkot yang sempat memblokade Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, pada Selasa (10/2/2026) dan Kamis (12/2/2026). Aksi tersebut dipicu pengoperasian jalur baru Trans Beken serta kebijakan tarif gratis yang dinilai menggeser penumpang dari angkot.
Organda Kota Bekasi menyebut keberatan sopir muncul karena jalur baru berjalan tanpa sosialisasi yang memadai kepada trayek yang terdampak. Mereka juga meminta ada kesepakatan lebih jelas terkait titik halte, pembatasan jam operasional, jumlah armada, hingga evaluasi kebijakan tarif gratis yang disebut membuat sopir kehilangan penumpang.
Dalam dialog antara Pemkot Bekasi, Dishub, Organda, dan perwakilan sopir di Plaza Pemkot Bekasi, Dishub akhirnya memutuskan mempercepat pemberlakuan tarif Trans Beken menjadi 1 Maret 2026. Keputusan ini berbeda dari pernyataan sebelumnya yang menyebut layanan akan digratiskan lebih lama, termasuk hingga setelah Idul Fitri.
Percepatan tarif dipandang sebagai salah satu jalan tengah untuk meredakan ketegangan, sekaligus memberi kepastian bahwa layanan bus kota tidak terus-menerus “mengunci” penumpang lewat gratisan. Di sisi lain, Dishub tetap menekankan bahwa integrasi angkot sebagai feeder adalah opsi yang dapat membuat angkot tetap punya peran dalam sistem transportasi baru.
Jika rencana feeder benar-benar dijalankan, pekerjaan rumahnya cukup banyak: sinkronisasi rute, penentuan titik naik-turun, penataan jadwal, hingga sistem pengawasan agar layanan lebih rapi. Namun, bila desainnya tepat, angkot bisa berubah dari “korban perubahan” menjadi bagian penting dari jaringan transportasi Bekasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
