Polemik seputar unggahan seorang alumni beasiswa LPDP di media sosial berujung pada langkah tegas pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerima beasiswa yang videonya viral telah berkomitmen mengembalikan dana pendidikan yang digunakan, sekaligus akan dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam di lingkungan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat merespons perbincangan publik terkait konten Dwi Sasetyaningtyas tentang kewarganegaraan anak. Pemerintah, menurutnya, menyesalkan pernyataan dalam konten tersebut dan memastikan aturan LPDP tetap ditegakkan agar kewajiban penerima beasiswa dipenuhi.
“Pada dasarnya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita pada Senin, 23 Februari 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa skema pengembalian akan mengikuti ketentuan LPDP. Ia menyebut Direktur Utama LPDP telah berkomunikasi dengan suami Dwi, dan ada kesepahaman untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, termasuk pengembalian dana beserta bunganya, dengan perlakuan yang disebut adil.
“Pak Dirut ini bosnya LPDP sudah bicara dengan suami terkait, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP, termasuk bunganya. Dengan treatment yang fair,” katanya.
Menkeu mengingatkan bahwa dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia menilai dana publik semestinya diiringi sikap yang bertanggung jawab, bukan pernyataan yang dinilai merendahkan negara.
“Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya,” ujar Purbaya, menegaskan posisi pemerintah.
Selain pengembalian dana, sanksi blacklist menjadi penekanan berikutnya. Purbaya menyatakan yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar hitam di seluruh instansi pemerintahan sehingga tidak bisa masuk kembali. Ia juga menyampaikan peringatan umum agar penerima beasiswa tidak “menghina negara sendiri”.
Polemik bermula dari video yang diunggah Dwi melalui akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkan surat Home Office Inggris mengenai status kewarganegaraan anak keduanya, disertai paspor yang diterbitkan. Dalam video tersebut, ia menyebut dokumen itu “mengubah nasib dan masa depan” anak-anaknya.
Bagian yang memicu perdebatan publik muncul saat ia mengatakan, “cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan,” seraya menyebut upaya agar anak memiliki “paspor kuat” sebagai WNA. Karena Dwi disebut alumni LPDP, publik kemudian mempertanyakan komitmen penerima beasiswa terhadap kewajiban dan tujuan program.
Pemerintah juga menyinggung konteks lain bahwa suami Dwi masih menempuh pendidikan S3 di luar negeri dengan pembiayaan negara. Karena itu, pemerintah menegaskan penegakan aturan tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diwujudkan melalui proses pengembalian dana serta penerapan sanksi administratif yang konsisten.
Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan beasiswa negara tetap berjalan pada tujuan awal: memperkuat kualitas SDM Indonesia. Pada saat yang sama, negara menekankan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab etis dan administratif, terutama karena dana yang digunakan berasal dari publik.
